NEWS SIBU — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus memerangi korupsi dan membongkar praktik kartel yang selama ini menguasai sistem ekonomi serta merugikan rakyat. Komitmen itu disampaikan Anwar dalam presentasi proyeksi Belanjawan 2026 di Parlemen, Jumat (10/10), sebagai bagian dari agenda reformasi menyeluruh pemerintah MADANI.
Menurut Anwar, pemberantasan korupsi dan kartel bukan hanya slogan, tetapi langkah nyata yang sudah dijalankan lintas lembaga. Ia menyebut sinergi antara Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM), serta Komisi Persaingan Malaysia (MyCC) telah menunjukkan hasil signifikan.
Baca Juga : Malaysia proyeksikan pertumbuhan ekonomi 4-4,5 persen pada 2026
“Kami tidak akan kompromi dengan siapa pun yang menyelewengkan amanah rakyat. Baik itu korupsi, penyelundupan, atau kartel ekonomi — semua akan dibasmi hingga ke akar,” tegas Anwar di hadapan anggota parlemen.
PM Anwar Ibrahim: Tidak Ada Toleransi untuk Kartel dan Koruptor
Selama dua tahun pemerintahan MADANI, Malaysia berhasil menyita dan memulihkan aset negara senilai lebih dari RM15,5 miliar dari hasil korupsi, penyelewengan pajak, serta perdagangan ilegal. Pemerintah juga mengalokasikan tambahan RM700 juta untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum melalui peningkatan sistem digitalisasi pengawasan, pelatihan penyidik, dan modernisasi peralatan operasional.
Anwar menyoroti keberhasilan pembongkaran jaringan kartel penyelundupan di Pelabuhan Klang dan Penang. Yang selama bertahun-tahun diduga mengendalikan distribusi komoditas impor secara ilegal. Tindakan tegas itu disebutnya sebagai bukti bahwa pemerintah tidak gentar menghadapi kelompok yang mencoba memonopoli ekonomi dan menekan harga pasar.
Malaysia 2025: Pemerintahan MADANI Fokus Bersihkan Ekonomi dari Kartel dan Korupsi
Selain aspek penegakan hukum, pemerintah juga menekankan pendekatan pencegahan korupsi berbasis tata kelola pemerintahan bersih. Setiap kementerian kini diwajibkan menerapkan sistem audit transparan, memperkuat integritas pejabat publik, dan membuka akses pelaporan masyarakat terhadap dugaan penyelewengan.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas MACC, tapi tanggung jawab seluruh sistem pemerintahan. Kami ingin memastikan setiap sen uang rakyat digunakan dengan jujur dan efisien,” ujar Anwar.
Langkah ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha. Mereka menilai kebijakan MADANI yang menekan dominasi kartel mampu menciptakan iklim ekonomi lebih sehat dan kompetitif. Sekaligus menurunkan harga kebutuhan pokok yang sempat melonjak akibat monopoli distribusi.
Anwar Ibrahim Tegaskan Malaysia MADANI Serius Berantas Kartel dan Korupsi
Pemerintah juga memastikan bahwa undang-undang baru mengenai transparansi aset pejabat publik. Akan segera dibahas di parlemen untuk memperkuat dasar hukum pemberantasan korupsi.
Dengan strategi terpadu dan pengawasan berlapis. Anwar menegaskan bahwa Malaysia tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba merusak sistem ekonomi dan kepercayaan publik.
“Kami berjanji untuk terus melindungi hak rakyat dan membersihkan negara dari korupsi serta kartel. Inilah makna sebenar Malaysia MADANI,” tutupnya.
