NEWS SIBU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat tinggi daerah. Kali ini, yang terjaring adalah Gubernur Riau, bersama sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan pihak swasta. Operasi senyap ini dilakukan pada Selasa malam (4/11/2025) di Pekanbaru dan Jakarta, terkait dugaan suap proyek infrastruktur.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya OTT tersebut. “Benar, tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Riau dan Jakarta. Di antaranya ada kepala daerah, pejabat dinas, serta pihak swasta,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga : Abdul Wahid Kena OTT, Gubernur Ke-4 Riau yang Berurusan dengan KPK
Dua Kader PKB Jadi Orang Terakhir Tiba di KPK
Menariknya, dari sejumlah pihak yang diamankan, dua kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut menjadi orang terakhir yang tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan awal. Keduanya datang terpisah sekitar pukul 09.30 WIB, dengan pengawalan ketat dari petugas.
Sumber internal menyebutkan, kedua kader PKB tersebut memiliki posisi strategis di lingkungan pemerintahan provinsi dan diduga ikut berperan dalam pengaturan proyek bernilai puluhan miliar rupiah.
“Tim penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak, termasuk dugaan aliran dana dan peran politik dalam pengondisian proyek,” ujar Ali Fikri.
Dugaan Suap Proyek Infrastruktur
Kasus ini disebut berkaitan dengan proyek pembangunan jalan dan jembatan strategis di wilayah pesisir Riau yang diduga diatur oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan tender. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dokumen proyek, dan beberapa unit ponsel.
Menurut sumber di lingkungan pemerintahan Riau, praktik suap terjadi dalam proses penentuan pemenang lelang dan penyaluran dana dari kontraktor kepada pejabat daerah. “Sudah lama isu ini terdengar. KPK turun langsung karena ada bukti kuat,” ungkapnya.
KPK Panggil 12 Orang untuk Diperiksa
Setelah OTT, KPK mengamankan 12 orang, termasuk Gubernur Riau, beberapa pejabat dinas, serta pihak swasta dan kader partai politik. Mereka langsung diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif.
“Setelah pemeriksaan 1×24 jam, KPK akan menentukan status hukum masing-masing pihak,” kata Ali Fikri. Jika ditemukan cukup bukti, mereka akan diumumkan sebagai tersangka dalam konferensi pers resmi.
Respons PKB dan Pemerintah Provinsi Riau
DPP PKB melalui Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Jika benar ada kader yang terlibat, partai tidak akan menoleransi tindakan korupsi dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan siap membantu penyidik KPK dalam proses penyelidikan. “Kami menghormati langkah penegakan hukum dan berharap proses ini berjalan transparan,” ujar Kepala Biro Hukum Setda Riau.
Publik Desak Transparansi Kasus
Kasus OTT Gubernur Riau ini kembali memantik perhatian publik. Banyak pihak mendesak agar KPK membuka seluruh detail kasus secara transparan, terutama terkait peran aktor politik dalam pengaturan proyek daerah.
“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek dan memperkuat pengawasan anggaran di Riau,” kata aktivis antikorupsi dari Forum Rakyat Bersih (FRB), Dedi Santosa.
