NEWS SIBU – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. PKB memastikan akan memproses status keanggotaan Abdul Wahid melalui mekanisme internal partai sesuai dengan ketentuan organisasi.
Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid, menegaskan bahwa partainya berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi dan tidak akan mengintervensi jalannya proses hukum.
Baca Juga : Jadi Tersangka, Gubernur Riau Belum Minta Bantuan Hukum ke PKB, Cak Imin: akan Ada Proses Internal
“PKB menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. Kami juga akan memproses status kader yang bersangkutan secara internal melalui dewan kehormatan partai,” ujar Hasanuddin di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Ia menambahkan, PKB selalu menekankan pentingnya integritas bagi setiap kader, terutama yang memegang jabatan publik.
KPK Umumkan Abdul Wahid Sebagai Tersangka
Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait proyek peningkatan infrastruktur jalan di Provinsi Riau. Kasus tersebut diduga melibatkan pengaturan paket pekerjaan dan penerimaan gratifikasi selama masa jabatannya.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.
“Penyidik telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan AW selaku Gubernur Riau sebagai tersangka,” jelas Alexander.
KPK juga berencana memanggil sejumlah saksi dari unsur pemerintah daerah dan pihak swasta untuk memperdalam penyidikan.
PKB Tegaskan Tak Akan Melindungi Pelaku Korupsi
Menanggapi kasus tersebut, Hasanuddin menegaskan bahwa PKB tidak akan memberi perlindungan politik kepada kader yang tersangkut masalah hukum.
“Kami konsisten, siapa pun kader PKB yang terlibat kasus korupsi harus bertanggung jawab secara hukum. Partai tidak akan menoleransi tindakan yang merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar seluruh kepala daerah dari PKB mengambil pelajaran dari kasus ini dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih.
Fokus pada Konsolidasi dan Reputasi Partai
PKB saat ini disebut tengah melakukan evaluasi internal untuk menjaga citra dan kepercayaan publik, terutama menjelang pelaksanaan agenda politik nasional. Hasanuddin menyebut, partai akan tetap fokus pada program pembangunan berbasis kerakyatan dan memperkuat pengawasan etika bagi pejabat publik dari kalangan kader.
“Kami akan terus menjaga marwah partai. Integritas dan pelayanan kepada rakyat tetap menjadi prioritas utama PKB,” pungkasnya.
