NEWS SIBU — Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur keras Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya (MOTAC), Datuk Seri Tiong King Sing, setelah muncul laporan bahwa minuman beralkohol disajikan dalam acara resmi pemerintah yang digelar pekan lalu.
Insiden ini terjadi dalam gala dinner Global Travel Meet 2025, sebuah acara promosi pariwisata menjelang program Visit Malaysia Year 2026. Rekaman video dan foto yang beredar menunjukkan tamu, termasuk pejabat, menikmati anggur dan bir di meja makan — sesuatu yang memicu reaksi keras publik.
Baca juga : PM Malaysia pastikan upaya bebaskan relawan yang ditawan Israel
Anwar Ibrahim: Tidak Ada Toleransi Pelanggaran Protokol
Dalam pernyataannya kepada media, Anwar menegaskan bahwa penyajian alkohol dalam fungsi resmi pemerintah adalah pelanggaran etika dan protokol. Ia menolak alasan bahwa minuman tersebut disajikan “setelah sesi resmi berakhir”.
“Tidak boleh ada alasan. Kalau itu fungsi rasmi kerajaan, minuman beralkohol tidak boleh disajikan sama sekali,” tegas Anwar dalam konferensi pers di Putrajaya, Rabu (8/10/2025).
Anwar juga memperingatkan seluruh kementerian agar berhati-hati dalam mengatur acara publik dan diplomatik, karena setiap kegiatan membawa nama baik pemerintah. Ia menekankan pentingnya menjaga sensitivitas budaya dan agama, terutama dalam konteks masyarakat Malaysia yang mayoritas Muslim.
MOTAC Beri Klarifikasi
Sementara itu, Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya (MOTAC) dalam pernyataan resminya mengaku bahwa acara tersebut sebagian besar dikelola oleh pihak swasta. Menurut MOTAC, penyajian alkohol dilakukan setelah bagian resmi acara selesai, saat sesi “networking” non-protokoler.
Namun, Anwar menilai alasan tersebut tetap tidak bisa diterima karena lokasi dan waktu kegiatan masih termasuk dalam rangkaian acara resmi yang diselenggarakan atas nama kementerian.
“Kalau atas nama kementerian, semua tanggung jawab jatuh pada kementerian. Tak boleh lepas tangan,” kata Anwar menegaskan.
Reaksi Publik dan Dampaknya
Kontroversi ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial Malaysia. Banyak warganet menilai tindakan tersebut tidak menghormati norma budaya negara. Sejumlah politisi oposisi bahkan meminta Anwar melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan MOTAC.
Meskipun demikian, sebagian pihak dari sektor pariwisata meminta agar polemik ini dilihat secara proporsional. Mereka menilai perlu ada kejelasan batas antara kegiatan resmi dan non-resmi agar kejadian serupa tidak terulang.
Langkah Korektif dan Imbauan ke Depan
Sebagai tindak lanjut, Anwar mengarahkan Sekretariat Kabinet untuk memperketat pedoman pelaksanaan fungsi resmi pemerintah, termasuk peraturan penyajian konsumsi di acara kenegaraan. Ia juga meminta seluruh kementerian meninjau ulang standar operasional (SOP) penyelenggaraan kegiatan publik.
“Kita harus menjaga imej negara, terutama menjelang Visit Malaysia 2026. Hal kecil seperti ini bisa memberi dampak besar pada persepsi publik,” ujar Anwar.
Menjaga Citra Malaysia
Pemerintah Malaysia kini berkomitmen memperkuat citra negara sebagai destinasi wisata yang beradab, ramah, dan menghormati nilai budaya lokal. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pejabat publik agar setiap kegiatan pemerintah dijalankan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
Dengan langkah korektif yang tegas, Anwar berharap citra Malaysia tetap positif di mata dunia, tanpa harus mengorbankan prinsip dan nilai moral bangsa.
